fkpt.center, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Republik Indonesia (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan sukses menggelar kegiatan Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Rabu (02/10/2024).

Kegiatan dengan tema “Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku: Sehat Mental, Keluarga Cerdas dan Tangguh” dihadiri oleh Plt. Bupati Pangkep, Staf Ahli Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, dan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Republik Indonesia (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini, menghadirkan 3 orang Narasumber yakni: Dr. Suaib Tahir, Lc., (Staf Ahli Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Naila Puspitasari, S.Psi., M.Psi. (Psikolog) dan Nadzira, S.Pd. (Guru /Penggerak Literasi Perdamaian). Serta diikuti 100 orang peserta, 50 Orang Peserta Siswa/I SMP dan 50 Orang Peserta Kalangan Perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Muammar menyampaikan bahwa Wilayah Kabupaten Pangkep lumayan kondusif, hal ini karena kolaborasi Forkopimda yang sangat baik. Ia menyampaikan bahwa Indikasi suatu wilayah aman jika tidak ada tindakan yang mengarah pada gerakan radikalisme dan terorisme.

“Alhamdullillah di Pangkep ini relative kondusif, ini karena kebersamaan dan kolaborasi pimpinan daerah yang baik, indikasi suatu daerah menjadi tidak aman, jika ada paham-paham radikalisme dan terorisme di sana, kalau Pangkep pasti aman karena banyak pesantren di sini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rektor Universitas Islam Makassar (UIM Al-Gazali) ini juga menyampaikan, bahwa beberapa hari terakhir terdapat fenomena yang sangat disayangkan terjadi di Kota Pare-pare, dengan adanya sekolompok masyarakat yang menolak pendirian sekolah Non-Islam di Kota Pare-pare.

“Baru-baru ini, ada kejadian di mana sebuah sekolah Kristen dihalangi untuk berdiri, meskipun sudah memiliki izin, beberapa orang dari agama lain mengancam akan melakukan tindakan kekerasan,”

Menurut Prof Muammar, Pendidikan adalah hak segala bangsa, sehingga harus diberikan oleh seluruh anak bangsa. Beliau mengingatkan bahwa jika keharmonisan dirusak oleh sekolompok orang, maka pemerintah harus hadir untuk menegakkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa.

“Pendidikan adalah hak setiap warga negara, karena itu harus diberikan dan difasilitasi oleh negara, Jika ada kekuatan yang merusak nilai-nilai harmonisasi bangsa dan negara, pemerintah seharusnya hadir bahwa kita berada dalam koridor yang benar, untuk menegakkan ajaran agama dan nilai-nilai bangsa,” tutupnya.