Tentukan Langkah Pelaksanaan Program 2024, FKPT Kalteng Evaluasi Kinerja tahun 2023
Palangka Raya –
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
(FKPT) Provinsi Kalimantan Tengah
(Kalteng), Senin (8/1/2024), menggelar
rapat evaluasi. Hal itu untuk melihat
sejauhmana capaian kinerja selama tahun
2023, dan menentukan langkah untuk
pelaksanaan program kerja tahun 2024.
Rapat evaluasi dilaksanakan di ruang
rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemprov Kalteng.
Ketua FKPT Kalteng Prof Khairil Anwar
mengungkapkan, sejumlah catatan
penting dalam pelaksanaan program
tahun 2023. Salah satunya sejumlah
pelaksanaan program yang diturunkan
Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) di Bumi Tambun
Bungai. Apalagi banyak program yang
dilaksanakan menyasar kabupaten di
Kalteng
“Perlu menjadi catatan soal koordinasi
antara FKPT dan BNPT, terkait
pelaksanaan program. ltu mengingat
wilayah Kalteng yang cukup luas
sehingga koordinasi perlu dilaksanakan
secara intensif,” tegas Khairil saat
mempimpin rapat
Diungkapkan Khairil, setidaknya ada
beberapa program BNPT melalui FKPT
Kalteng pada 2023 yang dilaksanakan di
kabupaten. Pertama Bidang Humas
Media Massa, dan Hukum yang
dilaksanakan di Kabupaten Kapuas
Kedua, Bidang Perempuan dan Anak yang
dilaksanakan di Kabupaten Katingan
Meski pelaksanaan program bisa
dikatakan sukses, jelas Khairil, namun
masih menyisakan beberapa catatan
penting. Persoalan koordinasi antara
BNPT dan FKPT masih sering terjadi
kesalahpahaman. Hal itu membuat
pelaksanaan program masih perlu
disempurnakan dengan baik.
“Persoalan lain yang perlu disikapi,
berkaitan dengan program diluar BNPT
Kita perlu menggandeng sejumlah pihak
seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Badan
Kesbangpol Kalteng, dan sejumlah
perangkat daerah lainnya,” kata Khairil,
Kerja sama dimaksud, ungkap Kharil, agar
keberadaan FKPT di Kalteng bisa
dirasakan banyak pihak, terutama
masyarakat. Apalagi dengan kondisi dana
yang minim, FKPT sangat membutuhkan
kerja sama dengan berbagai pihak
Sehingga sejumlah program dalam upaya
pencegahan terorisme di Kalteng bisa
berjalan maksimal.
Secara umum, jelas Khairil, Indeks Potensi
Radikalisme (IPR) di Kalteng memang
sudah menurun dibandingkan tahun
sebelumnya. Bahkan IPR Kalteng kini
berada di bawah rata-rata nasional.
Namun kondisi tersebut, tidak boleh
membuat lengah. Upaya dan program
pencegahan melalui FKPT harus terus
digalakkan.
“IPR kita memang turun. Kita sekarang
berada di peringkat 18 dari 34 provinsi,
Namun, langkah FKPT untuk membantu
pemerintah dalam upaya pencegahan
radikalisme harus tetap dilaksanakan,”
tegas Khairil. (sly)